TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA
DI SUSUN
OLEH : GRIESNANDIAZ INTAN PURNAMA
NPM : 24214616
KELAS : 1EB32
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014/2015
KATA PENGANTAR
Pertama-tama saya mengucapkan Puji
Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan hidayahNya
saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah “PEREKONOMIAN INDONESIA”.
Metode
penugasan yang diberikan adalah membuat tulisan dengan tema yang telah di
tentukan.
Saya
menyadari bahwa tulisan yang saya buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh
karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya butuhkan untuk
memperbaiki tulisan saya berikutnya. Saya berharap tulisan ini bisa diterima
dan digunakan sebagai referensi oleh pembaca.
Bekasi, 27
Maret 2015
Penyusun
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Sistem perekonomian sudah terjadi pada awal peradaban
manusia. Dengan semakin bertambahnya jumlah manusia beserta kebutuhannya maka
sangat di perlukan sistem perekonomian yang bisa mengatur dan merencanakan,
supaya sistem perekonomian lebih teratur dan terencana. Perubahan yang secara umum terjadi pada
perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi ,pengangguran ,
kesempatan kerja, hasil produksi,dan sebagainya. Jika hal ini ditangani dengan
tepat maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi
kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada di negara tersebut. Lalu bagaimanakah
dengan perekonomian di Indonesia ? Dalam kesempatan ini penulis akan
menjelaskan tentang kondisi perokonomian di Indonesia.
1.2
RUMUSAN MASALAH
1.
Apakah yang dimaksud dengan sistem perekonomian
indonesia ?
2.
Bagaimanakah sejarah perekonomian di Indonesia ?
3.
Apa saja faktor penentu dalam pertumbuhan dan
perubahan struktur ekonomi di indonesia ?
1.3 TUJUAN
Tulisan
ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Serta untuk memberikan suatu wawasan dan pengetahuan mengenai perekonomian
Indonesia, agar lebih memahami
perkembangan ekonomi di Indonesia secara luas.
BAB 2
ISI
2.1 Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem berasal dari bahasa
Latin (systēma) dan bahasa
Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang
terdiri komponen atau elemen yang
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk
mencapai suatu tujuan.
Sedangkan ekonomi adalah
sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu,
masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi juga merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah
"ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani,
yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti
"peraturan, aturan, hukum".
Dari
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau
cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam
perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil
tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan
akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak
sesuai aturan yang ada. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua
negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang
dianut oleh masing–masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat
terjadi karena perbedaan sistem pemerintahan maupun perbedaan pemilikan sumber
daya suatu negara.
Dan dalam negara Indonesia sendiri, secara normatif
landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. keadilan
menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan
titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal utama bertumpunya sistem
ekonomi Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 yang berdasar pada Pancasila, dengan
kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.
Macam
-macam sistem ekonomi yang ada di dunia adalah sebagai berikut :
1. Sistem Ekonomi
Liberal-Kapitalis
Sistem
ekonomi liberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan
yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik
bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor
produksi. Serta meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk
meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Ciri – ciri kapitalisme:
1. Pengakuan
yang luas atas hak-hak pribadi.
2. Pemilikan
alat-alat produksi di tangan individu.
3. Inidividu
bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
4. Perekonomian
diatur oleh mekanisme pasar.
5. Pasar
berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga.
6. Campur
tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin.
7. Barang
dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif.
8. Modal
diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan keuntungan.
2. Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik
Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah
kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi diikuti dengan
campur tangan pemerintah, sehingga sebagian jenis perekonomian yang
menguasai kebutuhan hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Suatu negara yang menganut sistem
ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam
menjalankan dan memajukan perekonomian.
Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan,
dimana semua alat produksi adalah milik bersama (negara) dan didistribusikan
untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
3. Sistem
Perekonomian komunisme
Dalam
sistem ekonomi ini dimana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber
kegiatan perekonomian. Sehingga setiap orang tak boleh memiliki kekayaan
pribadi. Semua unit bisnis, mulai dari
yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan Pemerataan
Ekonomi dan kebersamaan.
4. Sistem Ekonomi Merkantilisme
Sistem Ekonomi Merkantilisme adalah suatu sistem
politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan
tujuan memperbanyak aset& modal yang dimiliki negara.
5. Sistem Perekonomian Fasisme
Sistem Perekonomian Fasisme yaitu sistem perekonomian
yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain, dengan kata
lain, fasisme merupakan sikap rasionalism yang berlebihan.
Persaingan Terkendali
Dalam sistem ekonomi indonesia ada persaingan tidak
sempurna (Oligopoli,Monopoli,dsb) tetapi kerena pemerintah tetap mengendalikan
ekonomi dalam negara, karena pemerintah memberikan subsidi dan bantuan lainya
kepada para pengusaha kecil dan menengah agar dapat terus bersaing dengan
pengusaha yang lain sehingga kesejahteraan akan meningkat. Peran pemerintah
sangat dibutuhkan dalam hal mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian
negara, dengan menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan.
2.2 Sejarah Ekonomi Indonesia
Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu
catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia
dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami
berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Melihat dinamika perjalanan
perekonomian Indonesia, aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan
bagi langkah perjalanan perekonomian Indonesia.
Kolonialisme adalah sistem
pemukiman warga diluar wilayah asalnya, kemudian daerah itu dinyatakan sebagai
wilayah mereka. Tujuan utamanya mengurus sumber kekayaan, sedangkan kesejahteraan
dan pendidikan rakyat daerah koloni tidak diutamakan.
Latar belakang kedatangan orang Eropa ke Dunia Timur
:
·
Adanya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan
tehnologi.
·
Adanya pendapat bahwa bumi bulat.
·
Jatuhnya konstantinopel ke tangan Turki Usmani.
·
Adanya keinginan untuk mencari daerah
penghasil rempah-rempah.
·
Ingin menyebarkan agama Nasrani.
Bangsa
Eropa bisa masuk dan menguasai Asia termasuk Indonesia melalui perdagangan,
karena informasi dari literatur/buku-buku tulisan para petualang Barat. Berikut adalah beberapa penjelasan
mengenai berbagai macam sejarah perekonomian di Indonesia :
A.
Masa Penjajahan Portugis ( 1509 – 1659 )
Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan
ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun
1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba dikepulauan yang
sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah
yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma.
Bangsa
Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal,
dan persenjataan. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang
menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi .
pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak
diwarnai adanya perlawan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi
rempah-repah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber
daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi
Portugis.
C.
Masa Penjajahan Belanda ( 1602 – 1942 )
Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan
memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan
Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang
tetap dikuasai Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi
Indonesia bernama Timor Timur.
Penjajahan
Belanda belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi
yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan
dimilikny, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan
bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795
VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia
Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara
lain disebabkan oleh :
1.
Peperangan terus-menerus dilakukan
oleh VOC dan memakan biaya besar.
2.
Penggunaan tentara sewaan
membutuhkan biaya besar.
3.
Korupsi yang dilakukan pegawai VOC
sendir
4.
Pembagian deviden kepada para
pemegang saham, walaupun kas deficit.
Bubarnya VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel
(sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang
diinisiasi oleh Van Den Bosch. Sistem tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai
komoditi yang diminta dipasar dunia. Sistem ini sangat merugikan bahkan
menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC
(sistem tanam paksa) dahulu sistem landrent , sistem ini juga ada sisi
positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman
komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya
ekonomi uang dipedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.
Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi
Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan kaerna desakkan kaum Humanis
Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga bumi kearah yang lebih baik
dengan memdorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman
penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ibarat hanya dapat menerima sisa dari
kekayaannya sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda.
D.
Masa Penjajahan Jepang ( 1942 – 1945 )
Konstelasi peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada
konstelasi politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak
berlangsung lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar
penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945
Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi
nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno,
Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal
Terauchi.
Kebijakan
ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :
1.
Perluasan Areal Persawahan
2.
Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.
Perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun
demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman
Jepang hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus
dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus
diserahkan ke lumbung desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut
Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat.
Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua
jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau
tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan
dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah,
sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad.
E.
Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa
tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini,
perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :
1. Masa
Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat
dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi
yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik
Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan
kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi
itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat
itu.
Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh
beberapa kebijakan, yaitu :
Ø
Pinjaman Nasional
Pinjaman nasional dilakukan oleh menteri keuagan kala
itu dengan persetujuan Badan Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)
mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40
tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi
penyelenggaraan Negara.
Ø
Pemenuhan Kebutuhan Rakyat
Ø
Melakukan Konferensi Ekonomi
Pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan,
distribusi bahan makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan asing
dilakukan melalui konferensi ekonomi.
Ø Membuat Rencana Pembangunan
Dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk
melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi
bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Dalam dokumen ini
meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah
penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah
terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
Ø Membangun Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi
Pemerintah berusaha menggandeng swasta untuk
mewujudkan rencana-rencana diatas.
Ø Nasionalisasi Bank Indonesia
Selain kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang
dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi
Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak berkutat pada
bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak
bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak stabil.
2. Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )
Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering
bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak
tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian
membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak
dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam
perekonomian, anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan
berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut
adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan
memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun,
dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program
Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi
agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan
sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
3. Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )
Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden
Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi
terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah
pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar
terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada
perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui
system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara
bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar
sektor Negara.
Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik
justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya
guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar
di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil
tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam
bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
F.
Masa Orde Baru ( 1967 – 1998 )
Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal
beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali dengan
menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah
berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang
baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan
pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.
Pentingnya
aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8
(delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :
1)
Kebutuhan Pokok
2)
Pendidikan dan kesehatan
3)
Pembagian pendapatan
4)
Kesempatan kerja
5)
Kesempatan berusaha
6)
Partisipasi wanita dan generasi muda
7)
Penyebaran pembangunan
8)
Peradilan
Agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan
terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima
tahunan sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita
menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti
pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka
kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi,
dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk
melalui program Keluarga Berencana (KB).
Sisi negatif
dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber
daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar
golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta
muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meskipun
Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi
justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya
Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
G.
Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia
dari sisi sosial dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi
landasan bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang
paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari
sentralitis menjadi desentralitis.
1. Masa Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 )
Salah satu tugas penting Presiden Habibie adalah
mendapatkan kembali komunitas Negara-negara donor untuk program pemulihan
ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ
Habibie melakukan langkah-langkah :
1.
Melakukan restrukturisasi dan
rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara.
2.
Melikuidasi beberapa bank yang
bermasalah.
3.
Menaikkan nilai tukar rupiah
terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00.
4.
Membentuk lembaga pemantau dan
penyelesaian masalah utang luar negeri.
5.
Mengimplementasikan reformasi
ekonomi yang disyaratkan IMF.
6.
Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Shat.
7.
Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
Meski hanya singkat dalam masa pemerintahannya, namun
Habibie menjadi peletak dasar bagi pemerintahan selanjutnya.
2. Masa Presiden Abdurrahman Wahid /
Gus Dur ( 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 )
Gusdur memerintah dengan gaya yang agak kontroversial.
Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan public sehingga berakibat
seringnya muncul perdebatan di public yang tidak memberikan pendidikan bagi
masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan ke luar negeri, yang
cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga mempengaruhi
kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan.
Perekonomian kala itu butuh perhatian serius dalam
penanganannya, salah satunya sector moneter dan untuk mengatasi krisis moneter
dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang
bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari
krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai berikut :
1. Dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di
antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku
bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai
stabil.
2. Hubungan pemerintah dengan IMF
kurang baik.
3. Sosial dan Politik yang tidak stabil
dan semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan
modal di Indonesia.
4. Makin rumitnya persoalan ekonomi
ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang
cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada
kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.
Gus Dur telah menghiasi bagian sejarah perjalanan
Bangsa Indonesia. Di tengah keterbatasan fisiknya dan gaya kontroversinya, Gus
Dur juga telah meletakkan dasar kebijakan yang dapat menjadi pijakan bagi
pemerintahan selanjutnya.
3. Masa
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 )
Mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa
pemerintahan Gus Dur ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam
negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan
indeks harga saham gabungan yang cenderung menurun.
Salah satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi.
Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per
kapita dan menurunkan kurs mata uang rupiah dibawah Rp 10.000,00 dan untuk
mengatasi korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami
kemajuan walaupun masih ada beberapa kebijakannya yang memicu banyak
kontroversi tetapi Megawati sebagai presiden wanita pertama di Indonesia
menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberhasilannya dalam
memperbaiki sector moneter, dan membidani terbentuknya lembaga korupsi jelas
merupakan modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.
4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-Sekarang
)
Merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun
2004 dan tahun 2009. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana
alam dan menjadi tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan
upaya memulihkan kehidupan ekonomi Negara dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan SBY yang dianggap kontroversial yaitu :
1. Kebijakan mengurangi subsidi BBM
Dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi sector pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai
(BLT)
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan bantuan
langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin namun pada kenyataannya
kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya juga banyak
menimbulkan masalah sosial.
Kebijakan lain yang ditempuh adalah untuk meningkatkan
pendapatan perkapita. Kebijakan ini dilakukan melalui pengendalian pembangunan
infrastruktur, melalui ajang pertemuan pengambil kebijakan dan pemangku
kepentingan (tahun 2006). Event ini mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyaknya investasi asing di Indonesia
diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Perkembangan dalam sector utang luar negeri juga
menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh
sisa hutang pada IMF. Lalu masa ini juga ditandai dengan adanya tingkat
pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, tingkat inflasi pada masa ini
sempat membumbung tinggi.
Pada tahun 2010, perumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh
signifikan seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi
sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan
dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa.
Walaupun korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia namun
setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu,
SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Era SBY meninggalkan beberapa masalah yaitu
implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya karena belum muncul strategi
yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal ini dibuktikan
dengan masih banyaknya tingkat angka pengangguran dan kemiskinan yang sampai
sekarang masih menjadi perdebatan.
2.3 Pertumbuhan
Ekonomi, Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
A. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka
panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu
keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan
konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan
pendapatan setiap tahun.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan
menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan
merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan
sosial.
B.
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
Struktur
perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian
baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer,
sekunder dan tersier.
Ada beberapa
faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain:
1.
Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan.
2.
Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku,
barang setengah jadi dan barang jadi.
3.
Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk
memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
4.
Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan
komoditi unggulan.
5.
Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi
barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
6.
Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara
terus-menerus.
7.
Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah.
8.
Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor.
9.
Produk Dosmetik Bruto
C . Produk Dosmetik Bruto
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa
yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya
per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan
faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB
hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah
produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.
Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk
kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau
disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan
memasukkan pengaruh dari harga.
Analisa Mekanisme (kinerja) Ekonomi Nasional berdasar PDB melalui 3 pendekatan,yaitu :
1. Pendekatan Produksi
Pendekatan
produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) dari
semua sektor produksi.
Besarnya nilai produksi (angka-angka
PDB) diperoleh dari :
nilai tambah (value added) dari berbagai jenis barang & jasa ! yaitu sesuai dengan ISIC (International Standard Industrial Classification)
sektor industri dapat diklasifikasikan menjadi 11 sektor industri, yg biasanya terbagi mjd 3 kelompok besar :
1.Sektor Primer
2.Sektor Sekunder
3.Sektor Tersier
nilai tambah (value added) dari berbagai jenis barang & jasa ! yaitu sesuai dengan ISIC (International Standard Industrial Classification)
sektor industri dapat diklasifikasikan menjadi 11 sektor industri, yg biasanya terbagi mjd 3 kelompok besar :
1.Sektor Primer
2.Sektor Sekunder
3.Sektor Tersier
Besarnya ‘value added’ tiap sektor,
yi : VAs = OPs - IPs
Sedangkan nilai PDB-nya diperoleh dengan : PDB = VAsp + VAss + VAst
2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan
Sedangkan nilai PDB-nya diperoleh dengan : PDB = VAsp + VAss + VAst
2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan
Perhitungan dilakukan dengan cara
menjumlahkan permintaan akhir dari unit/komponen2 ekonomi, yaitu:
Konsumsi Rumah Tangga (RT)=C
Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto =I
Pengeluaran Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah) =G
Expor – Impor =( X – M )
Dalam Keseimbangan Perekonomian Nasional, sering di formulasikan dalam persamaan sbb:
PDB = C + I + G + ( X – M)
3. Pendekatan Pendapatan
Konsumsi Rumah Tangga (RT)=C
Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto =I
Pengeluaran Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah) =G
Expor – Impor =( X – M )
Dalam Keseimbangan Perekonomian Nasional, sering di formulasikan dalam persamaan sbb:
PDB = C + I + G + ( X – M)
3. Pendekatan Pendapatan
Diperoleh dengan cara menghitung
jumlah balas jasa bruto (blm dipotong pajak) / hasil dari faktor produksi yang
digunakan
PDB = sewa + upah + bunga + laba.
PDB = sewa + upah + bunga + laba.
Di mana sewa adalah pendapatan
pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga
untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan
pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena
dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka
yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
D. Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Distribusi Produk
Domestik Bruto (PDB) menurut sector atas dasar harga berlaku menunjukan peranan
dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun dan tig sector utama yaitu
sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peranan
sebesar 55,9 persen pada tahun 2006
Pengangguran
terbuka per Agustus 2006 mencapai 10,93 juta orang atau 10,28% angkatan kerja.
Masalah kepemerintahan tahun 2007 mafsih tetap masalah kendala penerapan UU dan
Presiden berfikir keras untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Diramalkan
sepanjang tahun 2007, Presiden akan aktif ”campur tangan” mengatasi kemacetan
pelaksanaan UU atau program tertentu, melakukan intervensi simpatik kepada
departemen fungsional dan daerah otonom.
Dapat disimpulkan
bahwa kepemerintahan tahun 2006 juga ditandai oleh senjang konsep kebijakan
pemerintah di atas kertas dengan implementasi lapangan , akan mendorong
reformasi birokrasi sepanjang 2007 dan pembentukan tim independen diluar
pemerintah yang akan melacak apakah suatu kebijakan telah dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat serta memberi rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Tahun 2007 adalah
”jendela peluang” bagi pemerintahan untuk berprestasi, namun kemungkin kecil
dapat dimanfaatkan Presiden. Stabilitas keamanan relatif baik sepanjang 2006,
harap-harap cemas dapat berlanjut tahun 2007. Disamping bencana alam,
kecelakaan transportasi udara/laut dan flu burung, terorisme tetap menjadi
ancaman serius dan agenda perburuan Noordin M.Top yang dianggap kepolisian RI
setara kaliber dengan Dr.Azahari akan tetap dilanjutkan Polri.
BAB 3
PENUTUP
3.1
KESIMPULAN
Dari
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia memiliki
banyak sekali sejarah hingga bisa sampai saat ini. Selain itu dari makalah ini,
kita dapat mengetahui sejarah perkembangan perekonomian Indonesia dari masa
penjajahan, orde lama, orde baru, sampai masa reformasi.
Pada masa penjajahansejarah
perekonomian Indonesia, Jendral Van den Bosch selaku Gubernur saat itu
memperoleh izin untuk menerapkan Sistem Tanam Paksa atau yang disebut dengan
Cultuur Stelsel yang memiliki tujuan utama untuk menutupi defisit dari besarnya
anggaran pemerintah serta untuk mengumpulkan kembali kas pemerintahan yang
habis terpakai.
Pada masa orde lama
perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat sulit,sehingga pertumbuhan
ekonomi kurang diperhatikan. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim,
perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah
yang mayoritas milik orang asing.
Di awal Orde Baru, Suharto
berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk
beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah
adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi.
Pada masa krisis ekonomi di
masa reformasi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian
disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie.
Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun
juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32
tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
3.2 DAFTAR
PUSTAKA
